(0285) 392219 | diskominfo@batangkab.go.id
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menyelenggarakan rapat koordinasi bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Swiss-Belhotel Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019), yang dibuka oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri RI, Bahtiar dengan tujuan agar semakin meningkatkan kualitas keterhukaan informasi publik di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah kembali mengundang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Jawa Tengah, untuk mengikuti rapat koordinasi, guna mensinkronkan dan mensinergikan kebijakan pembangunan dalam pelaksanaan dan perencanaan kegiatan tahun anggaran 2019/2020, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Lor Inn Solo Hotel, Kabupaten Karanganyar, Jum’at (1/3/2019).
Demi memperkuat peran dalam menyampaikan informasi yang mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibentuklah Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Televisi Nasional pada 9 Oktober 2018 yang lalu di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), Rosarita Niken Widiastuti, mengharapkan, dengan adanya Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Televisi Nasional dapat meningkatkan kualitas siaran dan kualitas dari SDM pengelola LPPL
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Soni Sumarsono saat menjadi pembicara utama pada acara Focus Group Discussion dan Rapat Koordinasi Nasional Ke-2 LPPL Radio Televisi Nasional 2019, dengan tema “Mari Kita Kawal Keutuhan NKRI Melalui Penyiaran Sampai Batas Negeri Dalam Mendukung Otonomi Daerah di Era Digital”, di Ballroom Hotel Best Western Jakarta Pusat, Kamis (28 /2/2019) malam, mengatakan, LPPL harus ikut berpartisipasi memajukan kesejahteraan umum, melalui media komumikasi publik, adalah mendukung program-program pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan oleh bupati, walikota, gubernur maupun presiden.
